MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), Sulsel Abdul Hayat Gani mengaku sektor UKM-UKM harus bergerak ditengah pandemi Covid-19 karena Jika ini bergerak, maka infrastruktur juga akan bergerak.
Hal ini disampaikan Sekprov Sulsel saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful di ruangan Sekda, Senin (15/3/2021).
Abdul Hayat Gani mengatakan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi harus terus dilakukan termasuk di sektor UKM yang memberi kontribusi besar.
“Kita berharap percepatan-percepatan itu dimaksimalkan dengan baik karena, salah satunya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),”ungkapnya.
Ia menyebutkan hampir semua lembaga pemerintah melakukan recofusing untuk penanganan covid-19.
“Hampir semua lembaga sekarang ini, refocusingnya adalah dialihkan ke Covid-19 baik dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial. Ketiga ini tidak bisa saling melaju akan tetapi sama-sama meninjau kesinambungan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Sekprov Sulsel lebih jauh mengatakan terkait masalah dana desa,harus terus dilakukan aksi nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kurangi diskusi perbanyak eksekusi. Kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah.Karena kita ini, sudah bagian dari pusat. Provinsi ini, perpanjangan tangan dari pusat,” katanya.
Ia pun pernah melaporkan ke kementerian desa karena yang mampu mengakomodir di desa dan menggerakkan layanan di desa adalah kementerian desa.
“Padahal tujuannya sama kita dorong untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Karena, untuk dana desa ini butuh pendampingan yang kuat,” terangnya.
Pemprov Sulsel telah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota sesulsel agar yang positif Covid-19 dengan status OTG di masukkan dalam program wisata covid-19.
“Jika ada yang positif, kita kirim ke provinsi untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 agar pertanian, perkebunan, dan perikanan dan kelautan bisa berjalan terus. Untuk itu, kedepannya dibutuhkan kolaborasi,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful mengatakan UKM-UKM yang ada di Sulsel adalah merupakan penggerak utama di pasar-pasar. Namun, pedagang sayur yang menggunakan motor (pagandeng sayuran) tidak masuk dalam daftar perbankan.
“Kita memiliki akses untuk PEN karena perbedaan dengan perbankan-perbankan itu adalah izin usaha. Karena, yang dipinjam hanya 500 ribu bahkan ada yang pinjam hanya 200 ribu dan ini harus ada yang memfasilitasi,” katanya.
Sumber : sulselprov.go.id
Komentar